UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) No. 2004. NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 23 Tahun 2004 Tentang 7 Elli N. KETENTUAN PENUTUP. Anda di halaman 1 dari 2. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2004 bahwa tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikatagorikan kedalam 4 (empat) macam yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pengaturannya sudah cukup komprehensif, yakni, mulai dari pengertian. 13. Tanggal. H. 23 tahun 2004 membuat jengah sebagian orang, karena dianggap menyeret persoalan privat ke ranah publik. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Beberapa catatan atas penegakan hukum dan penerapan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ketentuan mengenai: a. bpk. Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. Ketentuan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Dalam undang-undang ini, terdapat sejumlah larangan dan sanksi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. Cari di dalam dokumen . 117, TLN NO. Sanksi bagi pelaku KDRT penelantaran rumah tangga adalah: Sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. NOMOR 1 TAHUN 2004. 4431, LL SETNEG : 42 HLM. Undang-undang KDRT ini memuat. Dec 14, 2022 · Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang isinya memuat terkait Pajak, Transfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil , didalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesuai pasal 4 terdiri atas 16 jenis pajak yang. Suami, isteri, dan anak; 2. Kebijakan penyelenggaraan desentraliasi mengalami banyak perubahan sejak dimulainyapada tahun 1999 melalui UU No. 23. Rena Yulia, (2013),. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. 32 tentang Pemerintahan Daerah. METADATA PERATURAN. UU No. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. 60, TLN NO. Kembali ke tampilan lama. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. 6 Perbandingan Undang-Undang No. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Oleh Dermina Dalimunthe Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA I. com. Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan penyesuaian kebijakan moneter. Memperhatikan pasal berdasarkan 81 Ayat (1) UU RI No. 163 tahun 2002, 7. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah (PP) Daerah otonom menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Untuk itu, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 5 Tahun 1974, UU No. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. Hubungan Antar Peraturan. This research studies the implementation of UU PKDRT in Batam City, the obstacles, and the preventive. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tipe Dokumen. Subjek. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan apa kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, di mana dengan menggunakan. 23. Hubungan Antar Peraturan. Meski undang undang ini sarat dengan nilai nilai yang dipengaruhi oleh pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang intinya memberlakukan kesetaraan laki laki dan perempuan,. Demikian penegasan Pasal 89 UU No 23 Tentang Kesehatan. Pasal 23 (1) Terhadap. 23. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau. Menyatakan Terdakwa SUDI ALS YASIN Bin SUWAWI telah terbukti secara sah dan. Undang-undang (UU) tentang Perubahan. 32. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam ruang tangga selalu terlambat. bpk. Jul 4, 2015 · Sebelum adanya Undang-undang No. Dalam Pasal 1 angka 1 UU disebutkan. 39 tahun 1999 tentang HAM. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri,. 1. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (PKDRT)yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetapmenjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang. (Pasal 48 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT). Ketentuan lebih lanjut. Undang-undang (UU) NO. Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat menjamin terwujudnya hak asasi perempuan dan accsess to. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. go. UMUM. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Ini 4 Jenis KDRT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atauNOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mengingat : 1. 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Undang Undang KDRT adalah termuat dalam UU RI No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pengaturannya sudah cukup komprehensif, yakni, mulai dari pengertian ”kekerasan dalam rumah tangga” (KDRT), dengan rumusan yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan dalam perkara KDRT. 32 Tahun 2004 dan UU No. Selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun berlakunya UU. 2004 DAN UU NO. Jul 2, 2022 · (Pasal 1 angka 1 UU No. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. 23 Tahun 1992. Pasal 54 Undang. 391 tahun 2005, 22. 23 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU SISDIKNAS). NOMOR 23 TAHUN 2005 . 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. TENTANG. 1999/ No. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Badan Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara. Orang-orang yang mempunyai. KETENTUAN UMUM 2. U. Saat ini sudah ada UU KDRT yang menjadi payung hukum kekerasan dalam lingkup rumah tangga. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pasal 23 Apabila dalam satu masa sidang, Dewan. Download PDF. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;. 23 Tahun 2004 t entang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengembalikan tujuan semula dibentukny a sebuah keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan. 23: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 30 September 2014: Tanggal Diundangkan: 02 Oktober 2014: Sumber: LN 2014 (244): 212 HLM, TLN 5587: 101 HLM: Status: BERLAKU. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). IV No. 32 Tahun 2004 dan juga pada Undang-undang No. 41 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut. Undang-Undang . ATAS . Lampiran file 819 hlm. 23 Tahun 2014 Terdapat perbedaan mendasar antara UU No. 2004. 10, LN. UU No 3 Tahun 1966 tentarig Kesehatan Jrwa (LN Tahun 1966 No 23, TLN No 2805) dinyatakan tidak berlaku lagi. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Ibu Dr. 6. 1 Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga itu sendiri. UU No. 2004. Sosialisasi mengenai Undang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 169 tahun 2001, 5. 23/2014] Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan. No. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. Peraturan Pemerintah (PP) No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. DAFTAR PUSTAKA Salam, Dharma Setyawan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan termasuk. 32 Tahun 2004 mengenal dua macam urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. BAB III ANALISIS 3. Penjelasan : 17 hlm. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 116, TLN NO. 2004/ No. UU No. Undang-undang (UU) NO. 000,00 (lima belas juta rupiah) . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 23 TAHUN 2004. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Reghi Perdana, SH, LLM Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Februari 2016 A. 23 Tahun 2014. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT seolah memberikan semangat kepada isteri untuk meminta perlindungan kepada pihak yang berwajib dan membuat para isteri berani untuk menggugat cerai suaminya terbukti dengan adanya kasus gugat cerai karena kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Pengadilan Agama,. Satu hal yang tampak jelas dan tegas dalam pengaturan UU-PKDRT adalah dicantumkannya pengertian. HAK-HAK. 1 Januari - April 2020 Analisis Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pengaturannya sudah cukup komprehensif, yakni, mulai dari pengertian ”kekerasan dalam rumah tangga” (KDRT), dengan rumusan yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan dalam perkara KDRT. Mengembangkan sistem jaminan sosialUlasan Lengkap. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI] Pengarang: peraturan. 32 Tahun 2004 dan UU No. Mengingat : 1.